Pajak dan Retribusi

669
(Sumber : //yeremiaindonesia.com)

(Seri Pengetahuan Pajak-01)

Apa Perbedaan Pajak dan Retribusi?

Dalam kehidupan kita tentu kita seringkali mendengar istilah tentang pajak dan juga retribusi. Ada beberapa pernyataan berikut sering kita dengan : setiap bulan kita bayar pajak listrik? Kita juga dikenakan pajak reklame, parkir, dsb. Apakah ada yang salah dengan istilah-istilah tersebut? Memang kedua istilah tersebut baik pajak maupun retribusi dalam praktiknya sama-sama berupa pungutan. Namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya.

Pajak (dari bahasa Latin taxo; “rate”) adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan dan atau penghindaran untuk membayar, atau perlawanan terhadap pajak termasuk pelanggaran hukum. Namun tidak semua negara mengenakan pajak terhadap rakyatnya, misalnya United Arab Emirates.

Pemungutan pajak dilakukan oleh institusi publik misalnya Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia, Canada Revenue Agency di Kanada, the Internal Revenue Service (IRS) di Amerika Serikat, atau Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) di Inggris. Saat pajak tidak dibayarkan, pemerintah dapat menetapkan sanksi hukum seperti denda, penyitaan aset, dan bahkan penahanan (paksa badan) kepada pihak yang terbukti melakukannya.

Dalam pengertian Pajak :

  1. Masyarakat tidak menerima balas jasa secara langsung atas pungutan yang dibayarnya.
  2. Pemungutannya dapat dipaksakan dan bagi mereka yang tidak membayar pajak dikenakan sanksi hukum yang berlaku.
  3. Setiap warna negara sesuai ketetapan peraturan merupakan objek pajak.
  4. Dipungut oleh pemerintah pusat.

 

Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Di sini terlihat bahwa bagi mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas negara yang digunakannya.

Dalam Retribusi mengandung pengertian:

  1. Masyarakat menerima balas jasa secara langsung atas pungutan yang dibayarnya.
  2. Pemungutannya hanya dapat dipaksakan kepada mereka yang menggunakan fasilitas negara.
  3. Objek retribusi hanya mereka yang menggunakan fasilitas negara.
  4. Dipungut oleh pemerintah daerah.

 

Definisi Pajak

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli, namun yang umum dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH :

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Sedangkan Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

 Atau dengan kata lain Pajak dapat dirumuskan sbb. :

  1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.
  2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
  3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
  4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
  5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

 

Jenis Pajak

Ditinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak, pajak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: Pajak Negara (Pusat) dan Pajak Daerah. Pajak Negara Sering disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri atas:

  1. Pajak Penghasilan

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008

  1. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009

  1. Bea Materai

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

  1. Bea Masuk

UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

  1. Cukai

UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

 

Pajak Daerah

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

 

Penerimaan pajak di Indonesia

Penerimaan pajak tahun 2015 sesuai APBN kita adalah sbb. :

Uraian APBN (Rp T) APBN-P (Rp T) %
Pendapatan Negara 1.793,6 1.761,6 100.0%
– Penerimaan Perpajakan 1.380,0 1.489,3 84.5%
– Penerimaan Negara Bukan Pajak 410,3 269,1 15.3%
– Penerimaan Hibah 3,3 3,3 0.2%
Belanja Negara 2.039,5 1.984,1  
– Belanja Pemerintah Pusat 1.392,4 1.319,5  
– Transfer ke daerah 647,0 664,6  
Keseimbangan Primer (93,9) (66,8)  
Surplus/Defisit (245,9) (222,5)  
 % defisit terhadap PDB 2,21% 1,90%  
Pembiayaan Netto 245,9 222,5  

Sumber : ABPN 2015 diolah

 

Kesimpulan

Sekarang kita sudah bisa membedakan Istilah PAJAK dan RETRIBUSI. Prinsipnya Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasar perundangan dan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan kalau Retribusi adalah iuran atas penggunaan fasilitas negara yang mendapat imbalan secara langsung yaitu penggunaan fasilitas tersebut.

Di tingkat nasional, kita menyadari peranan Pajak bagi pendapatan negara kita mencapai angka prosentase yang dominan, artinya sumber pembiayaan APBN kita berasal dari pajak (di tahun 2015 berasal dari Pajak sebesar 84,5%). Semoga pembangunan di Republik ini bisa berjalan dengan baik berkat kita semua taat membayar pajak dan para aparatur pemerintah dapat menjalanlan amanahnya dengan penuh tanggungjawab (tidak ada lagi Gayus…Gayus yang lain), dan semua itu dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat….. Semoga…..

Penulis  : Drs. Didik Yochanan, M.M.  (Komisaris BPR Restu Group)      

Profile Status
ACTIVE