Komisaris itu Menyetujui atau Mengetahui? – Bag. 4

2668

Beberapa rekan Komisaris BPR sempat berdebat dengan pemeriksa OJK mengenai temuan pemeriksaan yang menyatakan bahwa komisaris tidak boleh menyetujui keputusan kredit?

Ada komisaris yang berpendapat bahwa untuk menjalankan fungsi pengawasan maka komisaris harus mengerti bahwa apakah pemberian kredit tersebut sudah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian atau tidak? Cara mengetahuinya adalah dengan mengikuti prosesnya sekaligus menyetujui kredit tersebut sesuai dengan kewenangan yang sudah diatur dalam ketentuan intern mengenai BWMK (batas wewenang memutus kredit) di masing-masing BPR. Namun Pemeriksa OJK berpendapat lain bahwa menyetujui kredit oleh komisaris merupakan bentuk campur tangan komisaris dalam operasional perbankan dimana di dalam Undang-Undang Perseroan terbatas disebutkan bahwa tugas komisaris adalah mengawasi jalannya operasional sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, sampai saat inipun masih menjadi perdebatan karena pendapat dari pemeriksa OJK tidak seragam ada yang berpendapat boleh juga ada yang berpendapat tidak diperbolehkan.

Pertanyaannya, kita sebagai komisaris ikut yang mana?

Sebagai komisaris kita tidak boleh menjadikan pendapat pemeriksa sebagai acuan, acuan komisaris dalam hal ini sudah sangat jelas yaitu peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran yang mengikutinya. Kita akan bahas satu persatu disini.

  1. Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia sudah sangat jelas mengatur mengenai kewenangan komisaris dalam perkreditan. Dimana kewenangan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa ” Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan dari 1 (satu ) orang direksi 1 (satu) orang anggota komisaris”

  1. Surat Edaran Bank Indonesia

Guna memperjelas pasal 6 tersebut maka bank Indonesia mengeluarkan Surat edaran No 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat, dalam Surat Edaran tersebut disertai dengan lampiran pedomannya. Dalam lampiran tersebut point kebijakan pokok perkreditan no 3 Point c berbunyi ” Tata cara penyediaan kredit kepada pihak terkait dengan BPR, debitur group, dan/atau debitur besar, yang akan disindikasikan dan berbagi resiko (risk sharing) dengan bank lain yaitu minimal harus disetujui oleh 1 (satu) orang anggota direksi dan 1 (satu) orang anggota dewan komisaris.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa komisaris harus menyetujui untuk kredit yang diberikan kepada :

  1. Pihak terkait.
  2. Debitur besar, debitur group dan kredit sindikasi.

Jadi sudah sangat jelas bahwa komisaris tidak hanya boleh tetapi wajib untuk menyetujui kredit apabila kredit tersebut masuk dalam kategori diatas.

Penulis : Eko Prasetiyo, S.E., M.M., Akt. (Komisaris BPR Restu Group)

Profile Status
ACTIVE